Indonesia Dianggap Jauh Lebih Baik di Tangan Jokowi Daripada SBY

Indonesia dianggap jauh lebih baik di tangan Jokowi daripada SBY. Duta Besar Inggris untuk Indonesia yang bernama Moazzam Malik juga mengatakan bahwa semenjak dipimpin Presiden Joko Widodo yang juga dikenal dengan nama Jokowi, Indonesia sudah menjadi lebih baik.

“Perizinan usaha pun menjadi lebih mudah, tingkat korupsi rendah dan terlihat adanya tanda-tanda perbaikan infrastruktur,” ujar Moazzam.

Dia juga melihat bahwa Indonesia mempunyai landasan ekonomi yang kuat dan stabil. Moazzam pun yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dapat mencapai hingga 6% atau lebih tinggi.

Moazzam juga mengatakan bahwa Indonesia memang masih berisiko defisit tetapi kemungkinannya akan lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. “Prospek Jangka panjang kuat. Pemerintah juga melakukan apa yang bisa dilakukan,” jelas dia.

Adapun pengamat lain yang ikut berkomentar akan pemerintahan Jokowi saat ini.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform atau IESR yang bernama Fabby Tumiwa mengapresiasi akan kinerja pemerintahan Jokowi-JK, salah satunya dalam usaha membuat semua wilayah di Indonesia untuk dialiri listrik.

Fabby juga bahkan menyebutkan kinerja pemerintahan Jokowi jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Dia mencontohkan misalkan saja dalam proses pembebasan lahan untuk mendukung proyek pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt yang sudah mencapai 30 persen dalam kurun waktu satu tahun.

 “Kalau yang sebelumnya, lima tahun masih saja ada ditemukan kendala tapi ini satu tahun sudah ada sekitar 30 persen yang terlaksana,” kata Fabby dalam diskusi Energi Kita yang digagas oleh RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Sebelumnya, proyek listrik dengan daya 27.000 MW atau fast track program (FTP) I dan II di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mangkrak lantaran adanya proses pembebasan lahan yang tidak kunjung usai. Menurut Fabby, pemerintah saat ini juga sudah mulai memangkas beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi, termasuk investasi yang mendukung proyek listrik 35.000 MW.

“Saya lihat dengan kebijakan deregulasi, hal yang tidak perlu diregulasi akan disingkirkan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute yang bernama Komaidi Notonegoro menyebutkan bahwa pembebasan lahan untuk proyek listrik 35.000 megawatt yang diklaim sudah rampung sebanyak 30 persen, perlu dilihat kembali.

Komaidi juga mengatakan bahwa pemerintah perlu menjelaskan progres pembangunan secara rinci dan transparan kepada masyarakat. Masyarakat juga perlu tahu apakah 30 persen lahan yang sudah berhasil dibebaskan tahun ini benar-benar sudah bisa digarap untuk mendukung proyek listrik 35.000 MW atau baru sekedar komitemen dari pemerintah daerah.

“30 persennya ini juga kan kita masih perlu lihat apakah ini benar-benar clear and clean atau memang baru sekedar komitmen dari pemerintah daerah. Terkadang informasi yang disampaikan pemerintah ini berbeda dengan asumsi masyarakat,” ujar Komaidi.

Komaidi pun menegaskan bahwa proyek listrik 35.000 MW ini tidak bisa dilakukan hanya dengan melalui otoritas dari pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah daerah juga memiliki peranan penting dalam mewujudkan mega proyek listrik tersebut.

Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini perlu dipererat. Terlebih lagi perlu adanya pendekatan khusus apabila tanah yang diincar oleh pemerintah untuk proyek listrik tersebut merupakan tanah adat.

Mau Baca Lebih Banyak Kisah Inspiratif? Silahkan di Pencet Tombol