Pengamat: Hukum tak Ada Harganya di Mata Jokowi

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta tidak ada kriminalisasi terhadap eksekutif, memunculkan tanda tanya besar.

Pengamat politik Muslim Arbi menilai, pernyataan Presiden Jokowi tersebut ditujukan untuk memberikan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Jokowi meminta tidak ada kriminalisasi kebijakan, menjadi indikasi kuat mantan Wali Kota Solo ini mendukung Ahok terkait berbagai kebijakan Ahok termasuk reklamasi,” tegas Muslim Arbi kepada intelijen (20/07).

Menurut Muslim, kebijakan seorang kepala negara harus mempunyai landasan hukum.

“Kalau tanpa landasan hukum, bisa disalahgunakan untuk kepentingan kelompoknya. Padahal sebuah kebijakan itu menyangkut berbagai pihak termasuk ada berbagai kepentingan yang bermain,” papar Muslim.

Muslim menegaskan, kebijakan kepala daerah yang tidak ada landasan hukumnya bisa menguntungkan kelompok tertentu dan pengusaha.

“Tentu saja kebijakan yang dikeluarkan eksekutif mempunyai keuntungan dan ada uang yang masuk bisa melalui siapa saja dari kelompok yang diuntungkan dengan kebijakan tersebut,” ungkap Muslim.

Tak hanya itu, Muslim menilai, pernyataan Presiden Jokowi itu menjadi indikasi bahwa sudah tidak ada penegakan hukum di Indonesia.

“Hukum sudah tidak ada harganya lagi di mata Jokowi,” pungkas Muslim.

Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Polda dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Istana Negara, Selasa (19/07), mengingatkan bahwa kebijakan tidak bisa dipidanakan.

Selain itu, tindakan administrasi pemerintah juga dinilai sama.

“Tolong dibedakan mana yang niat nyuri, mana yang niat nyolong, mana yang itu tindakan administrasi,” kata Jokowi.

Kepolisian dan kejaksaan juga diminta tidak mengekspos kepada media secara berlebihan sebelum melakukan penuntutan.

“Ya kalau salah, kalau tidak salah?” kata Jokowi.(intelijen.co.id)

Mau Baca Lebih Banyak Kisah Inspiratif? Silahkan di Pencet Tombol